170 Foto Porno Bukti Perzinahan Zumi Zola dan Peni Farnita

infospesial.net -   Dari 170 foto bukti perselingkuhan antara Zumi Zola dan Penny Fernita Saputri, kabarnya terdapat 30 foto yang merupakan foto porno perzinahan antara Zumi Zola dan Peni Farnita Saputri. Dan bukti-bukti yang dianggap dapat mengakuratkan tuduhan Bernaldi Kadir Djemat tersebut akan langsung diserhakan pada Komisi III DPR.

"Jadi gini, pada waktu yang lalu kan kami mengatakan ada 170 foto yang kami temukan, 30 di antaranya foto itu isinya komunikasi seksual. Dari 30 itu, 10 langsung memperlihatkan proses perzinahan itu dalam ruangan tertutup maupun ruangan terbuka. Nah yang belum kami buka adalah secara langsung dan baru kita berikan kepada Komisi III DPR," ujar kuasa hukum Bernaldi Kadir Djemat atau Aldi, suami dari Penny, Johnson Panjaitan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Tampak langkah Aldi untuk melaporkan Zumi ke polisi memang sudah didasari bukti yang kuat, karena selain bukti berupa foto porno yang sudah ada di genggamannya, pihak Aldi mengakui jika dirinya juga memiliki transkrip pembicaraan antara Zumi Zola dan Peni.

"Ya secara tertutup. Saya bilang membuktikan soal perzinahan, yang belum kita keluarkan adalah bukti kata-kata, ini kan baru soal gambar, jadi ini biar nggak mundur-mundur dan kita berikan satu-satu," ujarnya.

Aldi tak mau gegabah membeberkan semua bukti perselingkuhan istrinya bersama sang bupati ,Tanjung Jabung Timur, Jambi ini. Aldi baru akan menyerahkan seluruh bukti yang dimilikinya kepada pihak yang berwajib, jika dirasa perlu. Dan ia pun tak mau jika nantinya bukti ini jatuh ke tangan pihak yang tak serius menangani kasus dugaan perselingkuhan ini.

"Nanti kalau klien kami diperiksa, kita pertimbangkan apakah kami akan mengeluarkan secara langsung atau secara lengkap. Kami sangat tergantung kredibilitas dan profesionalitas penyidik. Kalau penyidiknya kaya sekarang, kami harus hati-hati dong. Nanti dikira mau nyebarin dokumen negara atau apa gitu. Kenapa harus dilakukan seperti ini karena polisinya nggak fair, kami membuka ini ke publik karena jadi proses publik dan menyangkut pejabat publik bukan soal pribadi," pungkasnya.